Hukum Dan Politik

 

Korupsi merupakan suatu penyakit laten yang telah lama diderita bangsa ini. Salah satu kendala dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi adalah sulitnya aparat penegak hukum untuk mencari bukti-bukti yang mendukung bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Penuntut umum dalam pemeriksaan di pengadilan harus mampu membuktikan seluruh unsur delik yang didakwakan, sedangkan tersangka ataupun terdakwa sama sekali tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini tentu menjadi kendala pada kasuskasus tertentu yang memang pembuktiannya tidak mudah.

Untuk membantu pembuktian pada kasus-kasus tertentu itulah, pembuktian terbalik hadir untuk menawarkan sebuah solusi. Yang dimaksud dengan terbalik di sini berarti sebuah kebalikan dari beban pembuktian yang biasa digunakan. Jika pada umumnya beban pembuktian ditumpukan sepenuhnya pada penuntut umum, kali ini tersangka juga dikenakan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada penerapannya, Indonesia telah menganut pembuktian terbalik secara terbatas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana mengatakan bahwa pembuktian masih berimbang antara penuntut umum dan terdakwa karena ternyata penuntut umum masih harus ikut membuktikan, walau memang bebannya tidak sebesar pada pembuktian biasa..

Pembuktian terbalik adalah salah satu senjata yang bisa digunakan untuk memberantas korupsi.Namun di sisi lain, pembuktian terbalik juga bisa menjadi bumerang jika digunakan oleh orang-orang yang salah. Pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai alat untuk saling tuduh menuduh dan ajang balas dendam. Dalam analoginya seperti sebuah pabrik senjata, bukan senjatanya yang salah. Tapi jika ada penyalahgunaan, itulah yang membuat senjata itu salah. Pada prinsipnya, pembuktian terbalik memang dapat menekan angka kejahatan,karena akan membuat pelaku berpikir ulang sebelum bertindak.

Namun, pembuktian terbalik tetap memerlukan seperangkat aturan pendukung yang harus dikaji secara matang. Perangkat peraturan itu dapat mencakup ketentuan bukti permulaan apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat menyeret seseorang ke pengadilan dan apa sanksi bagi yang menyalahgunakan pembuktian terbalik ini.

Sumber