Hukum Dan Politik

"Perbaikan sistem itu harus dibenahi, khususnya pendanaan di parpol, ini berlaku di pilkada dan pilpres. Membatasi sumbangan calon dan sumbangan parpol. Undang-undang dari dulu tak mengatur pembatasan sumbangan dari parpol dan caleg," ujar Said. Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini mengatakan, undang-undang pemilu sekarang mengatur sumbangan perorangan dibatasi Rp 1 miliar dan korporasi Rp 7,5 miliar. Maka itu, setiap parpol harus dibatasi dana maksimum biaya kampanye agar setiap parpol bersaing secara fair.

"Untuk siasati sumbangan ini, maka parpol harus mengalihkan menjadi dana parpol, harus ada limitisasi. Maksudnya sistem ini bisa diubah dari dana calon legislatif, dan dana presiden, dibatasi. Parpol harus menggunakan 1 rekening," tegasnya. Selain itu, KPU juga harus mengatur agar setiap parpol lebih transparan terhadap pengelolaan dana. Misalnya, dari mulai nama penyumbang dana, sampai laporan penggunaan dana tersebut melalui media publik. Sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan mengontrol, sehingga dapat mengurangi penyelewengan.

"Misalnya si A menyumbang sekian, si B sekian itu ada rinciannya. Terus penggunaan dana itu untuk apa saja. Sehingga masyarakat tidak hanya tahu laporan awal dan akhir saja. Parpol juga harus mempublikasikan laporan secara periodik. Sehingga masyarakat lebih mudah mengontrol penggunaan dana tersebut," jelasnya. Menurutnya, parpol adalah badan publik, sehingga ketika menghimpun dana harus bertanggung jawab ke masyarakat. "Sehingga kita bisa mengontrol, kita bisa berikan uang ke parpol, kita tahu uang yang dipakai untuk itu. Tanpa transparansi itu, kita tak akan bisa mengubah sistem politik," pungkas Said. (Mut/*)